REALITAS kemiskinan dan ketidakadilan di negara yang sudah merdeka setengah abad lebih ini, seharusnya menjadikan semua umat beragama menyadari bahwa ada masalah besar yang menimpa. Masalah itu ialah dosa struktural yang terus menerus kita perbuat tanpa sadar.

Di tingkat internasional, harus pula disadari bahwa dunia saat ini ada dalam ambang bahaya karena politik yang seharusnya untuk kesejahteraan bersama mulai dikuasai para pedagang yang orientasinya hanya pada merkantilisme. Orientasi keuntungan pasar inilah yang membuat tata dunia semakin tidak seimbang karena penguasaan ekonomi menjadi menjadi motif satu-satunya untuk sebuah upaya yang bernama “penaklukan” yang kecil atas yang besar.

Ini telah menjadi keprihatinan para ilmuwan sosial dan para aktivis selama ini. Dan, bagi para agamawan, mereka sering berjuang untuk melawan realitas itu melalui teologi pembebasan.

*

PERINGATAN Davos, dengan demikian, seharusnya menjadikan refleksi kita bersama untuk mulai memikirkan saudara kita yang sekarang ini menjadi korban dari sebuah kolabarasi antara politisi dan pedagang. Realitas ini yang sering membuat kaum miskin terpinggirkan, dan tak lagi memiliki daya tawar untuk memperoleh sebuah keadilan.

Mereka tak lagi tidak mampu memperbaiki nasib karena hidup dan kehidupan mereka harus dibeli dengan harga yang serba mahal. Kebijakan negara, misalnya, sering tidak ramah terhadap kaum miskin.

Kebijakan negara terhadap buruh, petani dan nelayan, orientasinya sering jatuh kepada kenyataan untuk memperbudak mereka, memeras dan memperkosanya. Mereka hanya dijadikan alat produksi semata-mata. Dan, inilah yang membuat hidup dan kehidupan mereka semakin tak berdaya karena semua serba harus dibeli -tapi mereka tak memiliki alat membeli.

Kemana negara berpihak dalam konteks ini? Dalam teori negara welfare state, negara harus berpihak kepada kaum miskin, karena mereka sering tak berdaya dalam ragam kompetisi yang ada. Dalam kenyataannya, negara tetap menunjukkan talenta utamanya: menganiaya si miskin.

Coba Anda lihat bagaimana raung tangis orang-orang kecil yang tergusur di kota-kota besar, terutama Jakarta (sebagai kota terkorup pertama) dan Surabaya (sebagai kota terkorup kedua). Apa langkah negara (baca: pemerintah) untuk menolong mereka? Pulangkan saja ke tempat asal mereka! Menyelesaikan masalah? Jelas tidak, karena itu hanya akal-akalan pemerintah yang ingin cuci tangan dari segala hiruk pikuk masyakarat industrialisasi dewasa ini.

Kesadaran pemerintah untuk memahami bahwa hidup dan kehidupan ini semakin mahal harganya, tak diimbangi dengan langkah-langkah konkret untuk membantu mereka. Biaya hidup semakin tinggi, dan itu semua tak lepas dari kebijakan negara. Sulit pemerintah berempati bahwa biaya tinggi membuat jumlah kaum miskin semakin banyak (kendati perhitungan statistiknya semakin menurun). Kini kaum miskin baru semakin banyak, karena situasi sosial yang potensial membuat mereka miskin.

Kita andaikan, jika dengan penghasilan di bawah satu juta per bulan (rata-rata UMR di kota besar) orang dianggap tidak miskin. Lalu, dengan harga kebutuhan yang tak terkendali seperti saat ini (BBM, pendidikan, bahan pokok, dan lain-lain), bukankah UMR itu adalah angka yang jauh dari kelayakan hidup? Kaum miskin tak berdaya karena dirinya tidak mampu protes atas kemiskinan yang sebenarnya terjadi akibat politik negara yang tidak pernah berani mengambil keputusan yang berpihak kepada mereka.

Badan publik negara telah dikuasai para pedagang (bukan profesional yang bermental negarawan), dan akibatnya mereka membuat kebijakan hanya untuk menguntungkan bisnis mereka semata-mata. Negara hanya dijadian perantara oleh para pedagang ini.

Dan, ini membuat kebijakan negara hanya semata-mata menjadi justifikasi dari kebijakan para pedagang. Para pedagang memiliki boneka yang menguasai badan publik. Badan publik yang seharusnya menurut konstitusi harus menguasai hajat hidup orang banyak justru digunakan untuk kemakmuran mereka sekelompok.

Realitasnya, di negara ini lamat-lamat terasa bahwa badan publik sudah dikavling sana-sini oleh pedagang yang memiliki jaringan politik dengan politikus. Dan, ini juga merupakan alasan mengapa jaringan swadaya masyarakat sulit membuat tekanan (pressure). Ketiadaan tekanan publik yang inilah membuat bangsa ini sekarang kesulitan untuk menciptakan sebuah kemakmuran. Kemakmuran hanya direduksi oleh kepentingan pihak pemilik modal saja.

*

KEPRIHATINAN inilah yang seharusnya membuat kaum agamawan bergerak untuk memikirkan kembali peranan agama dalam menyikapi ketidakadilan struktural yang terjadi di dalam masyarakat.

Sebenarnya ketidakadilan terjadi semata-mata karena ada masalah konsep mengenai dosa. Tapi sebuah ironi yang lazim, bahwa dosa hanya dimengerti sebagai kesalahan personal, yakni dalam hubungan individu dengan Tuhan. Orientasi umat beragama yang hanya mengejar kesucian individual inilah yang membuat agama kehilangan daya kritis terhadap persoalan ketidakadilan.

Agama menjadi mandul ketika berhadapan dengan perubahan besar dalam dunia ini. Terutama ketika kekuatan modal sudah tidak mengenal batas wilayah seperti sekarang ini. Ketika modal telah menjelma menjadi kekuatan politik yang maha dahsyat. Kekuatan inilah yang membuat masyarakat kecil semakin dimarjinalkan (pheripheral). Masyarakat semakin terasing dengan realitas karena agama tidak mampu memberikan roh yang membebaskan dari belenggu kepicikan.

Kenyataan itu membuat agama semakin terasing/ teralienasi di dalam dirinya. Di era globalisasi ini, agama tidak mampu memainkan peranan sebagai alat penyeimbang dari poros negara dan pasar. Agama hanya sibuk mengurai hal ritual dan dogmatis. Akibatnya, agama tak mampu berperan secara aktif untuk menyikapi kebijakan negara yang kerapkali merugikan kepentingan rakyat banyak.

Agama kehilangan daya pikatnya. Inilah yang membuat orientasi keberpihakan kepada kaum miskin menjadi lemah. Mereka hanya sibuk dengan hal yang bersifat dogmatis tetapi melupakan realitas penderitaan buruh, pendidik, petani dan nelayan.

Benarlah Marx yang dengan geram menyatakan bahwa dalam situasi seperti ini agama akhirnya menjadi candu masyarakat. Ialah sekedar sebagai alat untuk membangun mimpi surga. Surga opium.

*

SEJAK awal agama dihadirkan di dunia ini bersama kaum papa. Agama hadir pertama kali berwajah profetis dan selalu tampil ke depan memperjuangkan persamaan hak, keadilan.

Seharusnya, inilah yang menjadi roh agama yang ada di dunia ini, yakni untuk membangun sebuah budaya alternatif. Ketika dunia menawarkan bahwa harta menjadi nilai utama, maka agama memberikan alternatif hidup manusia bukan semata-mata mencari harta. Ada urusan lebih besar dari harta, yakni Keilahian.

Ketika dunia menawarkan bahwa kenikmatan merupakan nilai tertinggi, agama menantang manusia untuk mencari hidup yang lebih bermakna ketika manusia bisa bersolidaritas dengan sesamanya. Tawaran alternatif itulah yang membuat hidup ini menjadi dinamis.

Persoalan ini mengemuka ketika agama gagal menghadapi fenoma baru, yakni globalisasi yang telah membuat negara kehilangan kedaulatannya. Lebih parah lagi ketika agama justru “dimakan” globalisasi.

Kenyataan itu seharusnya membuat agama merumuskan kembali kehadirannya di dunia ini untuk memberikan sebuah alternatif baru bahwa fungsi modal bukan semata-mata untuk memperkaya diri sendiri. Modal harus berfungsi sosial karena keuntungan yang diperoleh harus dibagikan untuk kesejahteraan bersama. Di sinilah kaum agamawan ditantang keberaniannya untuk menerjemahkan teks kitab suci agar menyentuh realitas hidup. Sebab agama yang kehilangan realitas dia tak mampu lagi bernalar, dan hanya menjadi stempel kekuasaan dan modal.

Ingat, Tuhan hanya akan ditemukan ketika wajah kaum agamawan nyata-nyata bersama-sama para buruh yang memperjuangkan nasibnya. Agama ada ketika mereka bersama petani memperjuangkan harga gabah serta pupuknya yang semakin melangit. Agama harus kembali kepada jati dirinya. Jati diri agama adalah untuk membawa manusia memiliki keutamaan hidup, yakni beramal untuk mereka yang miskin. Berpuasa bukan saja untuk tidak rakus akan kekuasaan semata-mata, tetapi dengan puasa manusia diajak untuk membangun solidaritas kemanusiaan.

Agama, dengan demikian, harus lebih fungsional. Dia harus memainkan fungsinya sebagai otoritas yang memiliki kemampuan untuk menjadi komunitas “pemutus kata”. Bukan “pengiya kata”. Inilah yang seharusnya diperankan agama.

Sumber: MIRIFICA News

Beragam masalah yang timbul di ruang publik akhir-akhir ini patut dijadikan bahan renungan bersama. Ada masalah klasik,masalah baru bermodus klasik, masalah klasik bermodus baru, dan lainnya.

Di antara masalah-masalah yang berbeda tersebut, patut menjadi renungan, setidaknya tentang mulai menipisnya solidaritas kebangsaan hingga kebersamaan dalam masyarakat. Penculikan anak yang menghebohkan, kecurigaan tentang kebakaran/ pembakaran pasar tradisional, pembakaran bendera, kelangkaan minyak goreng dan minyak tanah, kasus lumpur yang tak kunjung jelas, visi pendidikan yang simpang siur, dan lain sebagainya memaksa kita untuk merenungkan banyak hal dalam kehidupan bangsa ini. Salah satunya ialah tentang kebersamaan dan solidaritas yang kian mengendur, luntur, dan mengering.

Disfungsi Ruang Publik

Di dalam ruang publik kini telah penuh sesak dengan beragam kepentingan pribadi, baik yang disokong secara langsung/ tidak langsung oleh kekuasaan maupun oleh uang. Ruang publik masyarakat tidak lagi normal dan bersih sebagai tempat yang bebas untuk berekspresi, terutama bagi golongan kecil dan miskin. Mereka semakin sulit mengaksesnya karena keberpihakan kepada mereka juga meluntur, seiring menipisnya solidaritas dan kebersamaan.

Kita menghadapi masalah mendasar dalam kehidupan ini, yakni hidup bersama tanpa semangat kebersamaan. Sulitnya untuk bertahan hidup di tengah berbagai tekanan ekonomi dan sosial membuat seolah wajar untuk berpikir hanya memperjuangkan kehidupan sendiri saja.

Dari semua itu, kini sudah hadir di depan mata, suatu fakta bahwa sebagian besar anak bangsa merasa kehilangan arah dalam kehidupannya. Mereka tak mampu mengikuti arus perubahan yang begitu cepat. Alih-alih terlindas dalam gelombang perubahan itu sendiri tanpa bisa mengambil manfaat di dalamnya. Dunia sudah bergerak sangat cepat, tetapi masalah kemiskinan dan kemelaratan masih terus menyiksa.

Di tengah gegap gempita teknologi dan inovasi baru, justru sebagian besar masyarakat bangsa ini hidup dalam ketidakpastian, dan yang pasti kemiskinan! Solidaritas dan kebersamaan dikesampingkan di tengah ruang publik yang bersifat sangat individual. Manfaatnya sebagai resolusi masalahmasalah yang timbul di kemudian hari tidak tampak sebab keberadaannya sendiri semakin tidak dihargai.

Politik kekuasaan merupakan faktor yang paling banyak menyumbangkan kondisi disfungsi ruang publik. Seharusnya, kemiskinan bisa diatasi bila terdapat solidaritas dan kebersamaan. Namun, karena nilai tersebut telah lama melepuh, sering kali solusi dari kemiskinan diserahkan kepada masingmasing pribadi. Begitu sulitnya orang untuk berjuang melawan kemiskinan, akibatnya pilihan untuk bertindak melawan hukum ataupun berbuat kriminal menjadi jalan satu-satunya yang bisa ditempuh. Sebagian besar modus kriminalitas adalah karena faktor ekonomi.

Gempuran Kebudayaan “Uang”

Kita tak berdaya menghadapi gempuran kebudayaan “uang” yang semakin mendarah daging di tubuh bangsa ini. Seolah-olah dengan uang semua masalah bisa diselesaikan. Tanpa disadari, ada nilai yang sangat berharga yang hilang justru karena semua orang terdidik untuk menjadikan uang sebagai satu-satunya jalan. Bila politik, agama, budaya, hukum, birokrasi telah bisa dinilai dengan uang, bila harga sebuah ruang publik bisa “diuangkan”, justru mereka, yang memiliki dalam jumlah banyak, yang bisa membelinya.

Tak ada lagi yang tersisa untuk bangsa ini karena semua telah dihargai dengan uang. Kaum miskin semakin menderita karena lunturnya kebersamaan. Padahal, kemiskinan sebagai suatu masalah struktural, hanya bisa diselesaikan secara struktural. Namun, bila aset dan perangkat birokrasi dan negara nyaris digadaikan untuk uang, bagaimana mereka mau menengok kemiskinan sebagai suatu masalah? Kebersamaan menjadi modal anak bangsa untuk saling meneguhkan diri, menguatkan, dan saling berkomitmen.

Justru menipisnya nilai kebersamaan ini semakin melebar dan menukik pada unitunit kehidupan yang kecil, yang sebelumnya kita kira tidak dimungkinkan keberadaannya tanpa kebersamaan. Kebersamaan semakin menipis dalam ranah kehidupan berbangsa, bertetangga, beragama, bahkan berkeluarga.

Di sebagian besar fakta sosial, pelajaran “ekonomisme” dari Marx sungguh-sungguh terjadi. Masalah ekonomi menjadi pokok pangkal alias biang keladi dari berbagai masalah yang ada. Seolah-olah semua soal kehidupan ini hanya berujung dan bermuara pada masalah ekonomi.Harga diri,solidaritas sosial, nilai kemanusiaan, nilai agama, kebebasan politik, tradisi dan kebudayaan lokal, dan lain-lainnya, dianggapnya sebagai bagian terkecil dari masalah utama manusia, yakni ekonomi.

Wajah keindonesiaan yang dicirikan dengan berbudaya “bersama” menjadi tak lagi relevan. Lambat laun tapi pasti, kita kehilangan gairah untuk hidup bersama-sama. Tantangan besar bangsa ini adalah bagaimana agar anak negeri ini bisa kembali “bersama” untuk menata republik ini. Bangunan republik ini hanya akan ada bila nilai kebersamaan diwujudkan untuk menciptakan nilai-nilai kemanusiaan yang universal.

Itu bisa dilakukan bila anak bangsa ini bisa menghormati keyakinan, pandangan, cara hidup orang yang berbeda. Setiap orang bisa bekerja dan berekspresi tanpa merasa ditekan atau dihalangi, dengan menghargai keanekaragaman budaya, keyakinan, pikiran, ide, atau gagasan. Keadilan bisa dicapai dalam wujudnya yang maksimal bila ada keseimbangan antara ruang pribadi dan ruang bersama. Tidak mengacaukan keduanya, yakni ruang privat menjadi ruang publik, atau sebaliknya. Keseimbangan hak pribadi dan hak bermasyarakat dalam menjalankan kewajiban dalam ruang publik harus dirumuskan secara adil.

Dari sana,kita bisa menjalankan fungsi silang, yakni saling melakukan kontrol untuk terus-menerus menciptakan keseimbangan baru yang lebih harmonis tanpa ada dominasi. Kini kita menghadapi masalah besar, yakni bagaimana nilai kebersamaan anak bangsa ini bisa mewujud lebih konkret dalam memberikan arah dasar pembangunan orientasi dan pemerdekaan manusia Indonesia dari ketergantungan bangsa lain.

Kebersamaan untuk menciptakan manusia yang merdeka, yang memiliki jati diri,mencintai kemanusiaan dan keadilan untuk merenda cakrawala baru yang mempengaruhi cara berpikir, bertindak, bernalar, beragama, berelasi dalam rangka mewujudkan nilai dasar keindonesiaan dalam kehidupan sehari-hari. Semua masalah akan bisa diselesaikan dengan mudah bila kita bergandengan tangan untuk membangun bangsa ini dengan nilai keindonesiaan yang kokoh.

Sumber: Seputar Indonesia

Keberhasilan utama manusia mengukir sejarah dan prestasi di dunia ini sebenarnya bukan diukur dari apa yang terjadi saat ini. Justru apa yang disebut berhasil dan gagal adalah apakah dia bisa bermanfaat atau tidak bagi generasi mendatang.

Pemikiran yang hanya memfokuskan hasil suatu pekerjaan untuk hari ini dan mengabaikan dampaknya untuk masa akan datang merupakan pemikiran egois. Keberlanjutan kehidupan manusia akan ditentukan sejauh mana manusia hari ini menghargai kehidupan yang akan datang. Kehidupan masa mendatang sangat ditentukan sejauh mana perilaku dan karya-karya yang dihasilkan hari ini.

Salah satu fokus tindakan manusia hari ini yang sangat berpengaruh untuk kehidupan dunia di masa mendatang adalah apa yang dilakukan terhadap anak-anak dan pendidikannya. Anak-anak sering kali dipandang sebagai sosok lugu yang dianggap tidak memiliki kontribusi terhadap kehidupan. Pemikiran seperti itu sangat absurd dan tidak menyadari kelangsungan kehidupan dunia berikutnya justru ditentukan bagaimana kita memandang dan memperlakukan anak-anak hari ini.

Eksploitasi dan munculnya tindakan kekerasan terhadap anak-anak menunjukkan rasa abai dan puncak egoisme antargenerasi. Generasi masa kini dianggap sebagai pemilik segalanya. Parahnya, hal itu tidak terjadi dalam konteks individual semata, melainkan mewujud dalam konteks lebih luas.

Anak-anak sering kali menjadi korban eksploitasi media yang berpikir demi keuntungan semata. Globalisasi sering kali bersifat kontraproduktif terhadap perkembangan jiwa anak-anak. Di lain pihak, peran keluarga melemah karena desakan kebutuhan ekonomi yang digelorakan semangat globalisasi ini melupakan apa seharusnya fungsi keluarga bagi anak-anak.

Pesan Sri Paus

Fakta itulah yang mendorong kita perlu merefleksikan bagaimana keluarga harus berfungsi dalam memberikan pendidikan bagi anak di era global dan serbacepat ini. Di sini apa yang disampaikan Paus Benediktus XVI dalam pesan komunikasi bagi seluruh umat manusia yang berkehendak baik, dan secara khusus untuk umat Katolik sejagat dalam rangka Hari Komunikasi Sedunia yang ke-41 yang dirayakan 20 Mei 2007, sangat relevan.

Dalam tema “Anak-anak dan Media: Sebuah Tantangan bagi Pendidikan”, Sri Paus mengajak umat kristiani merenungkan kembali peranan media komunikasi dalam pendidikan anak. Tema itu mengisyaratkan gereja agar lebih mengukuhkan tanggung jawab dalam memperhatikan pendidikan anak terkait dengan realitas global dewasa ini.

Gereja, keluarga, dan sekolah diketahui sebagai lembaga yang sangat berperan penting dalam rangka memberikan pendidikan untuk anak. Namun di era globalisasi seperti ini, bukan hanya ketiga komponen itu yang menjadi sumber pendidikan bagi anak.

Era global memberikan alternatif-alternatif lebih luas bagi anak memeroleh informasi dan mengelola dalam pikiran dan jiwanya sebagai bahan untuk bertindak dan berperilaku. Dengan demikian, di mana seharusnya gereja, keluarga, dan sekolah ber- peran?

Dalam situasi ketidakmenentuan dan kebingungan inilah, pesan Sri Paus menjadi sangat penting. Sri Paus mengajak ketiga lembaga tradisional itu mengambil alih tanggung jawab mereka terhadap pendidikan anak dan justru tidak menyerahkan fungsi tersebut kepada media massa modern semata.

Pesan ini menyiratkan makna sangat dalam. Semenarik, sehebat, dan seedukatif apa pun, media massa modern memiliki kelemahan mendasar, yakni tidak memiliki fungsi kontrol memadai, serta tidak memiliki kemampuan mengawasi perkembangan jiwa anak. Apa yang dimiliki elemen-elemen globalisasi itu tidak akan bisa menggantikan fungsi ketiga lembaga tradisional tersebut.

Untuk mempersiapkan masa depan kehidupan yang lebih baik itulah Sri Paus mengajak umat kembali mengukuhkan fungsi keluarga. Justru di sinilah apa yang akan terjadi di masa akan datang dapat dikontrol dan ditentukan.

Apa maknanya? Kegagalan fungsi keluarga, sekolah dan gereja pada intinya kegagalan kita untuk mempersiapkan kehidupan masa depan yang lebih baik. Tentu saja fungsi ketiga lembaga itu bukan untuk membatasi pilihan anak memilih media informasi, melainkan untuk memberikan informasi lebih lengkap agar anak lebih yakin dan cerdas bagaimana memanfaatkan media tersebut.

Pesan Sri Paus, “Mendidik anak-anak agar mereka dapat memilih dengan baik pemanfaatan media adalah tanggung jawab orangtua, gereja dan sekolah. Peranan orangtua adalah yang paling penting. Mereka mempunyai hak dan kewajiban untuk memastikan, bahwa anak-anak mereka memanfaatkan media dengan bijak, yakni dengan melatih hati nurani anak-anak agar dapat mengungkapkan secara sehat dan objektif penilaian mereka yang nantinya akan menuntun mereka untuk memilih atau menolak acara-acara yang tersedia.”

Dibandingkan media global yang secara pasti hidup karena orientasi profit dan pasar, Sri Paus masih memercayai ketiga institusi dasar tersebut. Keluarga akan berfungsi asali mengawasi perkembangan kejiwaan anak, sekolah berfungsi memberikan pengetahuan dasar, dan gereja berperan memberikan bekal-bekal kerohanian yang mantap untuk mengarungi kehidupan.

Memperkuat fungsi ketiganya juga merupakan sebuah refleksi selama ini, di antara yang baik dari media informasi global (televisi, internet, dan lain-lain), justru terdapat banyak orientasi pendidikan yang keliru dan tidak sesuai untuk perkembangan anak. Lebih ironis, tidak sedikit yang justru berpeluang merusak.

Keluarga, sekolah, dan gereja masih diakui menyimpan nilai-nilai luhur yang bermanfaat untuk memupuk tidak saja akal budi anak, melainkan yang jauh lebih penting adalah mengasah nuraninya lebih peka dan tajam terhadap keadaan. Generasi yang dipersiapkan bukan semata-mata generasi yang pintar, melainkan generasi yang cerdas otaknya dan terkendali emosinya.

Langkah pemerintah merevisi Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 1/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintah dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk- pemeluknya dinilai banyak pihak tidak memberikan ruang untuk menjalankan ekspresi kebebasan beribadat.

Revisi yang tujuannya untuk menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi selama ini, justru akan menghasilkan masalah baru yang lebih mengkhawatirkan. Lembaga Advokasi Hak Asasi Manusia (Elsam) (Kompas, 25/10) dalam draf yang diperolehnya tertanggal 3 Oktober 2005 mempersoalkan bahwa revisi SKB dua menteri itu tidak akan menyelesaikan persoalan yang sekarang ini merebak, tetapi dikhawatirkan malah menimbulkan persoalan baru.

Kini, untuk menjalankan ibadah harus ada izin dan hal itu jelas akan semakin sulit. Seperti lazimnya budaya aparat kita, yang mudah saja bisa menjadi sulit apalagi yang sudah terasa sulit jelas akan tambah dipersulit. Itu nyata dan tidak bisa dielak, apalagi semakin ditegaskan dengan draf revisi yang terkesan sebagai “politik akal-akalan” itu.

Dalam naskah tersebut dinyatakan pendirian rumah ibadat harus mendapatkan dua izin, yaitu Izin Prinsip Pendirian Rumah Ibadat (IPPRI) dan Izin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadat (IMBRI). IPPRI diterbitkan oleh bupati/wali kota sebagai dasar pengajuan permohonan IMB rumah ibadat, sedang IMBRI diterbitkan oleh bupati/wali kota untuk pembangunan rumah ibadat.

IPPRI harus diajukan oleh ormas keagamaan atau panitia pembangunan rumah ibadat kepada bupati/wali kota, yang dilengkapi dengan rekomendasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) kelurahan/desa, rekomendasi FKUB kecamatan, FKUB kabupaten/ kota, dan rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota. Sedangkan IMBRI harus dilengkapi IPPRI, persyaratan IMB sesuai peraturan daerah kabupaten/kota.

Ini birokrasi yang super rumit. Membayangkannya saja sudah ruwet, apalagi kenyataannya. Dan kita sudah lelah dengan pengalaman kalau perihal beragama berada dalam pengaturan birokrasi, yang terjadi kita tidak jadi beribadat tetapi akan disibukkan dengan intrik.

Sarat Kepentingan

Betapa sulitnya beribadat di negara Pancasila. Sudah ada keinginan baik untuk merevisi SKB yang tidak membuat umat beribadat secara terikat, kini justru hasil revisi itu tidak lebih toleran, tidak lebih demokratis, dan tidak lebih baik dari yang direvisi. Polemik yang terjadi di publik ini sebenarnya dipicu dari ketika negara melakukan intervensi terhadap umat beragama dan sejauh mana intervensi itu dilakukan. Dalam konsitusi negara kita secara jelas dikatakan negara memberikan jaminan kepada pemeluk agama untuk menjalankan ibadat.

Persoalannya timbul ketika negara dengan badan publiknya yang mengurus hal ini kerapkali kurang bisa memainkan peranannya sebagai zona netral. Padahal aparat negara harus berlaku adil untuk semua warga negara. Perlaku adil akan menjadi dasar untuk menjalankan konsitusi yang seharusnya menjadi perekat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Realitasnya, negara gagal memainkan peranannya sebagai pemersatu anak bangsa ini. Kecenderungannya adalah negara yang ingin mencari rasa aman dengan menodai prinsip konstitusional. Peraturan yang dibuatnya kerapkali menimbulkan potensi konflik baru karena peraturan dibuat berdasarkan asumsi ketidakpercayaan terhadap masyarakat.

Asumsi inilah yang melahirkan kata-kata ”pembinaan”, “pengawasan” dll. Pembinaan dimaksudkan merukunkan warga karena negara memandang masyarakat penuh konflik. Politik kerukunan ini didasari oleh filosofi yang indah dan baik, tapi di balik politik kerukunan ini ada semacam bom waktu yang sengaja dibuat untuk menciptakan potensi konflik baru dalam menata kehidupan beragama.

Model Kolonial

Politik seperti ini terjadi ketika kehidupan beragama diatur dalam zone berdasarkan jumlah pemeluk umat beragama. Padahal ini merupakan pola pikir kolonial untuk mencurigai umat beragama sebagai entitas yang membahayakan. Peraturan dibuat sedemikian rupa supaya umat beragama mudah diadudomba.

Realitas itulah yang kita temukan dalam draf revisi SKB dua menteri itu. Di dalamnya ada bahaya besar ketika umat beragama akan mudah dijadikan kayu bakar. Kerukunan umat beragama adalah buah dari penghayatan imannya kepada Tuhan-Nya. Inilah yang membuat umat beragama menjadi lebih dewasa, tulus dan jujur dalam membangun relasi dengan sesamanya.

Tetapi ini pula yang hilang ketika umat beragama dijadikan sumbu untuk menciptakan konflik baru. Asumsi inilah yang akan membawa bangsa ini dalam bencana. Perukunan umat beragama itu seolah-olah hanya dapat dilakukan oleh negara. Kita melihat warna etatisme itu sangat kuat/mendalam.

Terdapat kesan untuk mereduksi identitas menjadi komunalitas di mana hal ini akan membuat masing-masing kelompok merasa terancam oleh kelompok yang bukan kelompoknya sendiri. Kalau agama tidak dipahami sebagai kualitas melainkan hanya dilihat dalam kerangka kuantitasnya, maka jelas dari sini masyarakat sudah merasa terkotak-kotak.

Kalau agama dilihat dalam kerangka kuantitas, akan potensial dijadikan sarana untuk mengorbankan agama lain. Jika itu maksudnya, maka wajar drat SKB itu segera disahkan. Keterkotakan dan keretakan itu potensial sekali untuk diadudomba. Adu domba itu membuat masyarakat terbagi-bagi sehingga dengan mudah dikuasai. Ini sebuah praktik “divide et impera” yang dibangun berdasarkan keterbagian dan penguasaan.

Sumber: MIRIFICA News

DALAM anggitan teoretis dan ideal, kita ini bukanlah bangsa yang dibentuk berdasarkan suku, agama, ras dan golongan tertentu. Pluralitas yang diyakini sebagai kekayaan bangsa adalah pijakan dasar kita membangun bangsa ini.

Nasionalisme kita bangkitkan atas dasar perasaan yang sama ditindas penjajah di masa lalu. Di masa kini nasionalisme kita kembangkan dalam rangka memiliki perasaan yang sama dalam menyelesaikan masalah-masalah bangsa: kemiskinan, pengangguran, hancurnya harga diri bangsa, keutuhan wilayah sampai pada persepsi yang sama untuk menumpas korupsi. Itulah nasionalisme kita masa kini, memiliki basis pijakan, arah, visi dan kerangka yang sama dengan nasionalisme masa lalu namun memiliki konsekuensi dan permasalahan yang benar-benar berbeda. Dari situlah nasionalisme kebangsaan itu kita kembangkan.

Pluralitas adalah basis utama untuk membangun bangsa ini dalam kerangka nasionalisme. Bangsa ini bukan milik segolongan orang, dan dengan demikian ia tidak bisa dibangun dan diperlakukan seperti miliknya sendiri. Ada banyak komponen suku, agama dan komunitas lainnya, yang harus hidup dengan dasar toleransi yang kuat, saling menghormati dan menghargai.

Indonesia bukanlah bangsa ”ini” atau bangsa ”itu”. Indonesia adalah bangsa yang dibangun berdasarkan semangat, keyakinan dan kepercayaan yang sama untuk maju sebagai masyarakat yang berperikeadaban, berperikemanusiaan dan berperikeadilan.

Pancasila

Kasus Bojong, meninggalnya tokoh HAM Munir, masih membuktikan kepada kita bahwa kekerasan (yang kenyataannya selalu melanggar HAM) masih berada di atas rule yang disepakati bersama. Kekerasan terjadi karena penghormatan atas hukum rendah, penjunjungan nilai HAM yang amat minimal. Jalan dialog dan bermusyawarah mencari jalan yang masih diletakkan di tempat yang paling belakang, setelah kekerasan puas dilampiaskan.

Itulah mengapa kendati kita ini bangsa ”ini” dan ”itu”, tapi identitas kebangsaan kita semakin tidak jelas. Ukuran hidup baik yang dijadikan prioritas semakin kabur karena semua serbapragmatis. Ukuran kehidupan ini seolah-olah hanya sekedar ibadat yang berbau kultus belaka, tapi korupsi yang merajarela dianggap hal yang wajar. Wajah seolah-olah bersih, saleh, santun tapi di balik itu lidah kita penuh dengan tipu muslihat.

Semua serbabias. Tak jelas lagi orientasi kita sebagai bangsa ini mau dibawa ke mana. Bangsa ini sepertinya telah kehilangan momen untuk menjadi bangsa yang mampu mengejar dirinya sebagai bangsa yang memiliki peradaban dan akal budi yang unggul. Akal budi yang menjadi ukuran dalam membangun kebersamaan menjadi kandas ketika kita bicara bukan lagi dengan hati dan pikiran yang bersih, tetapi dengan golok dan tangan penuh darah. Kalau perlu dengan bom yang membumihanguskan anak-anak, kaum perempuan dan mereka-mereka yang tak berdosa.

Kekerasan telah menjadi model yang sering dibungkus dengan ornamen keagamaan, kesukuan, dan bahkan kepartaian. Inilah yang membuat wajah kekerasan semakin hari semakin subur di bumi pertiwi ini. Meski kita seharusnya merajut nilai persaudaraan yang secara jelas mengacu pada Pancasila, tapi kian hari Pancasila tidak lagi menjadi tujuan hidup bersama. Pancasila yang seharusnya menjadi perekat kehidupan bangsa tampak semakin hari semakin terkikis oleh kefasikan keagamaan, kedaerahan, kesukuan dan kepartaian. Pancasila sering diucapkan tapi sama sekali tak dipahami maknanya.

Pancasila tidak dijadikan pembatinan nilai kehidupan bersama untuk mewujudkan bangsa yang beradab. Peradaban bangsa yang diukur dengan komitmen warga untuk mewujudkan nilai kemanusiaan dan keadilan tidak pernah berhasil.

Yang Kecil Harus Minggir
Tampak bangsa ini sangat mengagungkan formalisme keagamaan dan persatuan yang dihayati secara ”fasis”. Inilah yang membuat bangsa ini gagal melompat menjadi bangsa yang menekankan rasionalitas karena kekerasan melekat menjadi kultur dalam diri kita sebagai bangsa.

Kultur ini dipelihara dalam sejarah kita, di mana yang kuat harus selalu ”dimenangkan” sedangkan yang kecil harus ”tahu diri”. Kultur ini menyuburkan etnosentrisme dengan perasaan nasionalisme yang berlebihan dalam diri kita, tetapi kehilangan rasionalitas karena membiarkan korupsi menjadi hal wajar dan biasa. Korupsi menjadi subur karena diberi ruang oleh publik. Mereka yang jelas-jelas koruptor ternyata dijadikan pahlawan.

Ini dilihat wajar dan biasa saja. Seolah-olah sebagai bangsa, naluri sudah mati karena disibukkan masalah SARA, padahal korupsi, pelanggaran HAM, ribuan tenaga kerja terlantar, serta jutaan anak miskin yang tidak bisa sekolah dibiarkan berlalu begitu saja. Di kelopak mata kita, kejahatan kemanusiaan menempel di mana-mana, tetapi pikiran, budi, kehendak kita membiarkannya berlalu.

Otot dan pedang menjadi simbol peradaban kita karena tata tertib sosial tidak lagi menjadi acuan hidup bersama. Semua serba-ingin benarnya sendiri. ”Pokoknya yang besar harus menang sedangkan yang kecil harus minggir!” Logika seperti ini tidak mengenal supremasi hukum yang menjadi acuan bersama.

Bila kesadaran publik mengenai kemanusiaan dan keadilan masih belum menjadi habitus dalam hidup ini, benarkah kita sudah menjadi bangsa merdeka? Pertanyaan-pertanyaan ini harus dijadikan acuan kita sebagai bangsa. Acuan ini sampai saat ini belum jelas karena peradaban bangsa belum menjadi cita-cita bersama.

Cita-cita inilah yang seharusnya dijadikan acuan hidup bersama di mana kemanusiaan dan keadilan harus menjadi cara baru kita sebagai bangsa. Bangsa ini besar bila keadilan dijadikan moralitas hidup bersama.

Sumber: Sinar Harapan

Peranan agama dalam menciptakan tata dunia baru yang berkeadilan sangat penting. Konflik di Gaza mengajak kita semua merenungkan kembali makna hakiki yang mendasar mengenai sejauh mana sumbangan agama dalam menciptakan perdamaian. Sejak konflik Gaza meletus, berbagai tokoh agama di Indonesia bergandengan tangan mengusahakan perdamaian dan berupaya mencari solusi menghentikan konflik. Mereka tidak hanya datang ke perwakilan PBB di Jakarta, bahkan menulis surat kepada Presiden Obama agar politik Amerika segera mengubah haluan. Berubah untuk lebih aktif dalam memelihara perdamaian dunia. Khususnya, mengusahakan perdamaian di kawasan Timur Tengah.

Dalam konteks politik Amerika, Thomas F Farr dalam World of Faith and Freedom menggarisbawahi, pemahaman agama yang kurang mendalam dalam kebijakan politik mereka. Pengalaman selama 21 tahun dalam pengabdian sebagai Direktur Kebebasan Beragama Komunitas Internasional, Farr menyoroti kebijakan luar negeri Amerika yang sering kali tidak tepat, misalnya dalam masalah Afghanistan dan Irak yang tidak peka terhadap kultur keberagamaan.

Ini merupakan bentuk pelanggaran yang paling mendasar, yakni kebebasan beragama. Amerika memaksakan demokrasi menjadi model konstitusi dengan mengabaikan aspek paling asasi manusia, yakni agama. Agama kerap kali dijadikan alat pembenaran untuk menciptakan konflik, terutama dalam melegalkan kekerasan atas nama agama. Padahal jelas bahwa agama merupakan sarana yang teramat penting dalam menciptakan perdamaian dunia.

Tentu saja, kebebasan agama tidaklah hanya sekadar kebebasan dari penyiksaan atau hukuman penjara yang tak adil. Kebebasan agama meliputi hak untuk berbagai tindakan publik dan dalam rangka berperan untuk pembentukan kebijakan publik. Kebebasan agama mengarahkan klaim bahwa agama dan status bisa secara terus-menerus didamaikan dan seimbang. Perang tidak akan menyelesaikan masalah melainkan hanya akan menciptakan lingkaran kekerasan baru.

Kehancuran Nilai Kemanusiaan

Cukup menarik memerhatikan seruan Paus Benediktus XVI dalam doa kepada dunia mengharapkan agar gencatan senjata segera diwujudkan untuk menghentikan kekerasan. Apa pun alasannya, kekerasan itu telah menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan universal.

Desakan lebih kuat juga datang dari Konferensi Uskup Amerika yang meminta agar Amerika segera menghentikan kekerasan yang dilakukan oleh Israel. Namun, seruan para tokoh dunia ini belum membuat Israel berhenti melakukan pengeboman terhadap warga sipil tidak berdosa.

Perang merupakan bibit kehancuran nilai-nilai kemanusiaan. Perang tidak akan membawa perubahan terciptanya perdamaian. Perang tidak akan menyelesaikan masalah. Perang hanya akan melahirkan masalah baru yang jauh lebih rumit dibandingkan sebelum perang.

Apa yang dilakukan Israel atas rakyat Palestina jelas melanggar moralitas kemanusiaan, HAM, dan melukai demokrasi yang telah susah payah dibangun di Palestina. Israel seperti monster yang menakutkan. Demikian juga para militansinya yang kerap menjadikan penduduk sipil tak bersalah sebagai tameng peperangan. Permasalahan Israel dan Palestina sudah bergeser dari masalah-masalah ideologis menjadi masalah kemanusiaan universal. Dengan alasan itulah maka setiap umat beragama apa pun dan dari kelompok mana pun yang mencintai perdamaian sudah seharusnya menggerakkan spirit perdamaian yang lebih luas.

Salah satu tantangan yang sangat besar dalam menciptakan kerukunan agama adalah fundamentalisme dalam diri setiap ajaran agama. Fundamentalisme ini sering mewujud dalam berbagai bentuk kekerasan. Semua agama memiliki potensi untuk menciptakan kekerasan kapan pun dan dimana pun. Hakikat agama adalah untuk kedamaian. Agama telah menunjukkan jalan terbaik sehingga sekarang tinggal bagaimana berbagai kepentingan tersebut bertemu satu meja, dan terimplementasikan dalam kehidupan nyata masyarakat. Perlunya penyadaran bahwa sebenarnya agama bukanlah kekuatan yang destruktif, tapi sebaliknya, transformatif.

Kesalehan Sosial

Dialog antaragama tidak boleh berhenti sebatas formalitas belaka. Pembumian makna dialog ini berarti menepis hal-hal yang berbau ritual dan formal, tapi lebih menjunjung tinggi aspek semangat dan rohnya. Lebih jauh lagi, pembumian makna dialog juga berarti bagaimana masyarakat bawah menerima cahaya kedamaian ini guna menjalankan kehidupan dalam suasana yang tenang tanpa ketakutan dan kecemasan.

Yang perlu mendapat prioritas adalah bagaimana membangun kesadaran dalam beragama. Keberagamaan kita mestinya tidak sekadar berwajah kesalehan individual, tetapi juga kesalehan sosial. Kesalehan sosial, selain bermakna kepedulian di bidang ekonomi, juga kepedulian untuk tidak menghardik umat dari agama lain.

Jika agama kita berwajah seperti itu, wajah agama kita amat manusiawi, sebab orientasinya tidak egoistik, tetapi mengandung relasi dengan sesama, bahkan altruistik. Jika demikian, tiap ibadat pun lebih dilandasi sikap hati yang tulus untuk memberi penghargaan terhadap martabat kemanusiaan.

Mempersembahkan korban bukan hal utama dalam agama, tetapi pemihakan kepada nilai-nilai kemanusiaan.

Tugas umat beriman adalah menyucikan dunia dengan menegakkan kemanusiaan manusia dan keadilan yang bermoral. Keberagamaannya bukan untuk kepentingan diri sendiri yang egostik, tetapi sebaliknya altruistik. Romo Mangun (Alm) mengatakan, orang yang memiliki religiusitas itu tidak memikirkan diri sendiri, justru memberikan diri untuk keselamatan orang lain. Iman harus menghasilkan buah kebaikan, perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan. Intinya, beragama secara benar adalah bila kita mampu mengendalikan organ tubuh kita sendiri untuk tidak memuaskan diri sendiri.

Upaya menciptakan toleransi dan kerukunan antarumat beragama sering kali terhalang karena yang ditonjolkan dalam diri setiap agama bukanlah persamaannya, melainkan perbedaannya. Sudah dipahami bahwa agama satu berbeda dengan lainnya, namun jarang dipahami bahwa salah satu cara baik untuk terus-menerus memperbaiki kehidupan beragama dalam bingkai pluralitas adalah memperbesar dan menonjolkan aspek persamaan yang ada. Sikap keberagamaan umat sangat tergantung dari sejauh mana umat dewasa melihat perbedaan sebagai potensi perdamaian, bukan potensi konflik. Perbedaan adalah keniscayaan yang alamiah, dan karena itulah dimengerti sebagai bekal untuk memupuk rasa persaudaraan dan kemanusiaan.

Sumber: Sinar Harapan

AGAMA dan terorisme menjadi diskusi yang selalu hangat di bulan September, terutama setelah terjadi tragedi 11 September di New York, bahkan juga di Indonesia dan beberapa kawasan lainnya. Apalagi, hari ini, setahun yang lalu bom meledak di depan Kedutaan Besar Australia di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan.

Dalam dasawarsa terakhir ini, kita menyadari agama telah kehilangan kekuatan utuhnya untuk memberikan kontribusi menyelesaikan berbagai persoalan kemanusiaan yang ada. Salah satu sebab yang selalu dirujuk, konsentrasi agama untuk melakukan pemberdayaan umat dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan terpecah karena isu besar terorisme yang begitu kuat menyita perhatian.

Akibat fakta terorisme ini, bahkan agama telah kehilangan pesonanya sebagai salah satu pilar utama perubahan sosial (social change) yang lebih progresif dan positif. Atas nama agama pula terorisme dijalankan dengan penuh kebencian. Dan gelombang terorisme ternyata belum selesai kendati tragedi black September di New York sudah diacu oleh seluruh komunitas pencinta damai di dunia ini untuk memerangi kaum teroris. Perlahan tapi pasti terorisme mulai menemukan lahan-lahan baru untuk mengacaukan keadaan.

Setiap ditemukan cara untuk menangkalnya, saat itu pula diperkenalkan modus operandi baru terorisme. Keduanya saling berlomba untuk bergerak mendahului dan sering sama-sama menghancurkan. Yang menjadi korban adalah mereka para pecinta kedamaian.

Mereka inilah yang sering terenggut nyawanya bukan karena dosanya. Selain itu, mereka yang belum menjadi korban, terus-menerus dihantui kecemasan satu saat menjadi korban. Dengan begitu terorisme berhasil membuat rencana-rencana perdamaian menjadi kecemasan. Pengeboman dua kali di London sepekan ini dengan demikian bukan saja berhasil membuat warga London mengalami ketakutan, tapi juga manusia seantero jagat yang masih waras.

Di sisi lain genderang perang terhadap terorisme juga tidak kalah menyeramkannya dengan terorisme itu sendiri. Atas nama perdamaian mereka sering bertindak ngawur dan tidak jarang justru bertindak di luar batasan nilai-nilai kemanusiaan.

Perang terhadap terorisme tidak jarang menghadapi tuduhan sebagai ‘terorisme yang lain’. Terutama ketika cara-cara yang digunakan adalah ’sekadar mendiskreditkan’ dan main ‘kambing hitam’. Belum terlalu disadari rahasia bagaimana memerangi terorisme dengan mempelajari apa yang menjadi penyebab terorisme. Belum terlalu dipahami akar-akar terorisme dan bagaimana menyelesaikannya dengan cara damai.

Atas persoalan utama yang dihadapi dunia dewasa ini, agama di samping telah kehilangan pesonanya juga harus ikut campur lebur dalam meredam aksi-aksi terorisme.

Agama dan kaumnya akhirnya kesulitan membaca, memetakan, dan memecahkan persoalan sesungguhnya yang dihadapi. Kemiskinan bertambah parah, kekuatan politik semakin menjadi-jadi menjadikan agama sebagai kuda tunggangan kepentingan, kekuatan ekonomi lalu menjadikannya sebagai komoditas, melebarnya jurang kesenjangan antara kaum ‘punya’ dan ‘tidak punya’, dan seterusnya.

Terorisme berhasil membajak semangat keberagamaan dan keberagaman untuk kepentingan penghancuran kemanusiaan. Mereka menjadikan produk kebudayaan manusia secara fisik sebagai sasaran penghancuran. Dialog agama, bagi teroris, bukan sesuatu yang dibutuhkan untuk menjadikan wajah agama lebih manusiawi dan inspiratif bagi batin manusia.

Ketika agama dibajak untuk kepentingan kekerasan, dan kekerasan itu sendiri dilegalkan atas nama agama, maka agama cenderung menjadi alat pembenaran dari segala tindak tanduk di luar nalar kemanusiaan yang sehat.

Kaum teroris menjadikan agama sebagai sesuatu yang malah tidak bernalar, serta menjadikan agama sebagai biang keladi kekerasan.

Di sini kita ingat apa yang dinyatakan Mayer. Di semua agama tersimpan potensi kekerasan. Agama akan menjadi biang keladi kekerasan bila teks dalam kitab sucinya tidak dibaca sungguh-sungguh sesuai konteksnya. Hal ini membuat wajah agama berubah menjadi monster bagi manusia atau penganutnya sendiri.

Walaupun sudah disadari bahwa agama diturunkan di muka bumi untuk memainkan peranan sebagai sarana menuju yang Ilahi. Walaupun pula sudah disadari bahwa panggilan yang mendasar dari agama adalah untuk membangun peradaban kemanusiaan.

Realitasnya, agama sering kali terjebak pada dimensi ritual dan melupakan panggilan dasarnya, yakni mengabdi pada kepentingan kemanusiaan. Ini merupakan tantangan bagi agama untuk berani melakukan introspeksi diri sejauh mana agama berperan dalam menciptakan tata dunia baru yang lebih berkeadilan.

Harus disadari bahwa persoalan terorisme tidak hanya lahir dari radikalisme umat beragama yang salah menafsirkan teks. Lebih mendasar lagi adalah karena tata dunia yang tidak adil dan berkeadilan. Ini secara pasti menyebabkan radikalisme beragama tumbuh bak cendawan di musim hujan.

Radikalisme tumbuh karena tatanan yang tidak adil yang menyebabkan kemiskinan. Kemiskinan inilah yang membuat manusia kehilangan harapan dan kehilangan akal sehat dalam beragama.

Radikalisme dengan demikian dapat dilihat sebagai salah satu cara untuk melarikan diri dari frustrasi kehidupan karena impitan sosial dan ekonomi. Terutama, faktor ini cukup menyuburkan radikalisme di kalangan negara miskin yang semakin dimiskinkan.

Dalam konteks ini dialog agama tidak cukup hanya pada level saling pengertian atau sekadar pemahaman akan perbedaan. Hal yang lebih mendasar adalah bagaimana agama mampu memainkan peranan untuk setia pada panggilannya, yakni menjaga martabat kemanusiaan.

Budaya konsumerisme di kalangan masyarakat juga semakin memperluas jurang kesenjangan antara kaum miskin dan kaya. Mereka yang berada dalam posisi tawar besar bisa memainkan kebijakan publik agar tak lagi perlu memerhatikan kaum miskin.

Ekonomi dijalankan tanpa lagi memerhatikan etika. Yang dituju hanya mengejar keuntungan sebesarnya. Ini semua membuat kehidupan ini menjadi hampa solidaritas. Manusia hanya sibuk memikirkan kepentingan pribadinya semata-mata tanpa mau melihat realitas sekitarnya, sebagaimana terorisme yang menjalankan tindakan penghancuran tanpa memikirkan berapa korban tak berdosa yang akan bergelimpangan.

Terakhir harus kembali disadarkan, terorisme bukan semata-mata masalah agama, melainkan masalah seluruh umat manusia dalam berbagai aspek. Perlu dicari titik pandang bersama untuk merumuskan ulang bagaimana dunia ini harus ditata ulang. Di samping tugas berat ini yang perlu dipikirkan oleh elite-elite agama saat ini, juga menjadi bagian tak terpisah dari komponen lainnya.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.